Pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang di salah satu hotel di jalur Pantura Rembang,Baru-baru ini. (Lp3tv/Admin)
REMBANG, Lp3tv. Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini dinilai strategis dalam menghadirkan basis data yang akurat, valid, dan tepercaya guna mendukung efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Bupati Rembang, Harno, saat membuka secara resmi agenda Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Rembang ini berlangsung di salah satu hotel di jalur Pantura Rembang, Selasa (2/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati Harno menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional krusial yang dihelat setiap satu dekade sekali. Output dari sensus ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai potret dan dinamika perekonomian makro maupun mikro di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Rembang.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa akurasi data yang dihimpun di lapangan sangat bergantung pada kompetensi, ketelitian, dan integritas para petugas.
“Pemerintah berkomitmen menghadirkan tata kelola data yang lengkap dan tepercaya sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Kuncinya ada pada performa petugas di lapangan. Jika data yang dikumpulkan valid, maka program intervensi pemerintah dipastikan dapat berjalan secara presisi,” ujar Harno.
Pemetaan Potensi Sektor Unggulan Daerah
Lebih lanjut, Harno memaparkan bahwa hasil SE 2026 akan menjadi instrumen atau pijakan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis daerah. Hal ini mencakup program pemberdayaan iklim usaha, stimulan investasi, akselerasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga proyeksi penciptaan lapangan kerja baru.
Melalui basis data yang detail, pemerintah daerah diyakini dapat memetakan klaster ekonomi sektoral secara lebih spesifik dan mendalam.
“Pasca-sensus, pemerintah akan memiliki peta ekonomi daerah yang riil. Dari sana kita bisa mengidentifikasi sektor mana yang memerlukan perhatian khusus, apakah sektor perikanan/nelayan, pertanian, atau sektor industri lainnya. Visualisasi data ini memudahkan pemerintah menentukan langkah kebijakan yang afirmatif bagi masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh elemen peserta agar mengikuti fase pelatihan dengan optimal demi menguasai metodologi serta teknis pendataan yang telah ditetapkan standar BPS. Pihaknya mewanti-wanti agar aspek profesionalisme, objektivitas, dan kode etik komunikasi tetap dikedepankan saat berinteraksi dengan pelaku usaha maupun masyarakat umum.
“Ketidakakuratan data memiliki dampak domino yang panjang terhadap kebijakan pembangunan ke depan, termasuk efektivitas program pengentasan kemiskinan. Saya meminta seluruh petugas bekerja secara maksimal, jujur, dan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Rembang, Jubaedi, menjelaskan bahwa diklat ini dirancang untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), metodologi, serta standardisasi konsep dan definisi operasional yang digunakan dalam SE 2026.
“Orientasi utama dari pelatihan ini adalah mencetak mutiara petugas lapangan yang terlatih, adaptif, dan andal dalam melakukan pendataan lengkap di lapangan,” jelas Jubaedi.
Jubaedi mengungkapkan, sistem rekrutmen dan persiapan kali ini menerapkan skema penguatan berlapis. Sebelum mengikuti forum tatap muka, seluruh kandidat petugas diwajibkan menyelesaikan pembelajaran mandiri melalui platform Massive Open Online Course (MOOC), serta lulus evaluasi awal dengan pemenuhan nilai ambang batas (passing grade) yang ketat.
“Petugas yang hadir saat ini telah memiliki bekal teoretis awal karena telah melewati seleksi nilai passing grade pada sistem pembelajaran mandiri berbasis digital. Pelatihan tatap muka selama tiga hari ini berfungsi sebagai penguatan taktis,” terangnya.
Pelatihan yang diikuti oleh ratusan personel ini dibagi ke dalam beberapa kelas intensif. Selama tiga hari ke depan, kurikulum pelatihan berfokus pada:
Pendalaman metodologi sensus dan tata cara pengisian instrumen kuesioner.
Simulasi wawancara (role playing) bersama representasi pelaku usaha.
Teknis pengoperasian aplikasi pendataan berbasis mobile (gadget).
“Format pelatihan didesain padat dan komprehensif agar mitigasi risiko kesalahan data di lapangan dapat diminimalisasi. Kami optimis pasca-pelatihan ini, seluruh petugas siap menyajikan data ekonomi berkualitas tinggi,” pungkas Jubaedi.
Sebagai informasi tambahan, selain berfungsi sebagai instrumen penyedia data makro, momentum Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Rembang ini juga memberikan dampak multiplier (multiplier effect) positif lokal, salah satunya melalui penyerapan ratusan tenaga kerja musiman yang direkrut menjadi mitra pendata lapangan oleh BPS.
