Foto: Konferensi Pers LP3 Rembang di depan Taman Kartini.(Sholeh)
REMBANG, LP3tv.com – Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik (LP3) menggelar konferensi pers terkait hasil evaluasi kinerja Bupati Rembang H. Harno, S.E., dan Wakil Bupati Mohammad Hanis Cholil Barro pada Semester I (Januari–Juni) tahun 2026.
Acara tersebut berlangsung di halaman Taman Kartini, Rembang, pada Kamis (13/8/2026).
Ketua LP3 Rembang, Sunardi, menyampaikan bahwa evaluasi ini didasarkan pada hasil pemantauan dan survei tim LP3 terhadap 12 dari total 36 dinas/instansi di Kabupaten Rembang.
Adapun 12 bidang yang disurvei meliputi:
Bidang Pemerintahan dan Birokrasi
Hukum dan Tata Kelola Regulasi
Kesehatan
Pertanian
Perikanan
Ekonomi/Indagkop
Pariwisata
Pendidikan
Pekerjaan Umum
Lingkungan Hidup
BPPKAD/Keuangan Daerah
Dinas Sosial PPKB.
Berdasarkan data yang dihimpun LP3, Bidang Pemerintahan dan Birokrasi mencatatkan pencapaian kinerja terbaik. Salah satu indikator utamanya adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juni 2026 atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025.
Capaian ini merupakan WTP yang diraih secara berturut-turut untuk kedelapan kalinya.
Selain itu, realisasi APBD tahun anggaran 2025 tercatat relatif tinggi, dengan rincian:
Pendapatan Daerah: Terealisasi 97,33% (sekitar Rp1,97 triliun).
Belanja Daerah: Terealisasi 95,44% (sekitar Rp1,94 triliun).
“Capaian WTP delapan kali berturut-turut adalah prestasi yang jelas dan terukur. Namun, WTP merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan formal, bukan berarti seluruh pelayanan birokrasi secara otomatis sudah sepenuhnya ideal,” tegas pihak LP3.
Di sisi lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi bidang dengan catatan kinerja terendah. LP3 menyoroti tingkat kunjungan wisatawan yang belum berbanding lurus dengan durasi tinggal (length of stay).
Beberapa temuan mendasar pada sektor pariwisata antara lain:
Tingkat Penghunian Kamar (TPK): TPK hotel di Rembang masih tergolong rendah, yakni berada di kisaran 19%.
Wisatawan rata-rata hanya menginap sekitar 1,3 malam (kurang dari 2 hari).
Pola Kunjungan: Pola wisata masih didominasi oleh singgah singkat (datang, melihat objek, lalu pergi), belum membentuk rantai ekonomi yang optimal seperti menginap, belanja, menghadiri agenda event, atau melakukan kunjungan ulang.
Kondisi Destinasi: Mangkraknya fasilitas di objek wisata Taman Kartini yang sempat menjadi perhatian publik turut menjadi poin krusial dalam penilaian evaluasi ini.
Dalam sesi wawancara, Ketua LP3 Rembang Sunardi menegaskan bahwa penurunan angka kunjungan wisatawan—baik lokal maupun luar daerah—serta pendapatan sektor wisata yang belum pulih setara pencapaian tahun 2022 menjadi perhatian mendalam LP3.
Sunardi menjelaskan bahwa data yang dihimpun tidak hanya bersumber dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan publikasi resmi, melainkan juga berasal dari survei lapangan yang melibatkan masyarakat di 14 kecamatan se-Kabupaten Rembang.
Seluruh hasil rangkuman evaluasi ini rencananya akan diserahkan secara resmi kepada Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
“Laporan ini kami sampaikan agar beliau berdua dapat membaca secara langsung kondisi riil di lapangan sesuai pemantauan LP3. Harapannya, poin-poin yang masih kekurangan dapat dipahami dan segera diperbaiki demi mengoptimalkan kinerja Pemkab Rembang ke depan,” ujar Sunardi memungkas keterangannya.
