REMBANG, Lp3tv.com – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Lintas Media Kabupaten Rembang menggelar silaturahmi sekaligus audiensi ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang pada Rabu (22/7/2026) pukul 13.00 WIB.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terkait kebijakan kemitraan media yang dinilai belum akomodatif. Kedatangan para insan pers tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang, Budiono, beserta jajarannya di ruang diskusi kantor setempat.
Dalam sesi diskusi, Suparman, jurnalis dari media Jateng Gayeng, menyampaikan kritik keras terkait regulasi kemitraan Pemkab Rembang yang selama ini dinilai cenderung tebang pilih dan hanya didominasi oleh organisasi tertentu beserta media yang bernaung di dalamnya.
“Kenapa selama ini yang menjadi mitra dari Pemkab hanya dari organisasi tertentu dan media yang tergabung di sana? Ini bertentangan dengan komitmen Bupati Rembang H. Harno S.E yang ingin merangkul seluruh insan pers. Jika yang dirangkul hanya kelompok tertentu, dikhawatirkan ke depan akan memicu gejolak,” tegas Suparman.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang, Budiono, menjelaskan bahwa pihaknya terikat oleh regulasi serta nomenklatur penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Budiono menerangkan, dalam dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinkominfo, kriteria kemitraan relasi media telah terkunci pada syarat utama, yaitu media yang telah terverifikasi di Dewan Pers, terdaftar di Kominfo, serta aktif mengikuti kegiatan relasi media.
“Sistem penganggaran di SIPD sudah memagari ruang lingkup tersebut, di mana syarat utamanya adalah terverifikasi Dewan Pers. Sehingga secara aturan, kami memiliki keterbatasan ruang gerak,” jelas Budiono.
Kendati demikian, Dinkominfo Rembang menawarkan sejumlah langkah solutif jangka panjang untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi para jurnalis lokal.
Di antaranya penyelenggaraan FGD dan Workshop. Kedepanya mengagendakan diskusi terarah dengan menghadirkan narasumber dari tingkat kementerian maupun praktisi ahli, Guna membangun pemahaman normatif yang sehat.
Mendorong pelaksanaan UKW bagi para wartawan yang belum bersertifikat. Dinkominfo saat ini sedang memetakan jumlah peserta dan mengkaji skema pembiayaan.
Pemkab mempertimbangkan opsi cost sharing (berbagi biaya) atau diakomodasi sepenuhnya oleh anggaran pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Di akhir wawancara, Budiono menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para awak media independen yang selama ini konsisten membantu menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat Rembang.
“Kami menyadari peran panjenengan semua sangat strategis dan sangat membantu tugas Kominfo. Kami memohon maaf belum bisa memberikan feedback yang setara atas kontribusi tersebut. Seluruh masukan dan kritik hari ini menjadi catatan evaluasi penting bagi kami untuk diperbaiki bersama,” pungkas Budiono.
Forum Lintas Media Audiensi ke Dinkominfo Rembang, Pertanyakan Kebijakan Kemitraan Pers












