Foto: Forum komunikasi publik terkait penguatan Perda Jateng No. 4 Tahun 2021 tentang Kepemudaan di Gedung PPP Rembang, Sabtu sore (14/3/2026).
REMBANG, Lp3tv – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Ali Wafa, menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat saat ini telah mengalami pergeseran. Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik dan kucuran anggaran bukanlah satu-satunya yang dinantikan warga, melainkan hadirnya kebijakan atau “payung hukum” yang benar-benar berpihak pada nasib mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali Wafa dalam forum komunikasi publik terkait penguatan Perda Jateng No. 4 Tahun 2021 tentang Kepemudaan di Gedung PPP Rembang, Sabtu sore (14/3/2026).
Ali Wafa menyebut pertemuan dengan konstituen ini sebagai instrumen vital untuk menjaring realita di lapangan. Segala masukan yang didapat akan ia bawa sebagai bahan evaluasi strategis di Gedung Berlian (DPRD Jawa Tengah).
“Rakyat tidak semata-mata menginginkan anggaran atau fisik. Mereka mendambakan kebijakan yang pro-rakyat. Kebijakan pemerintah seharusnya menjadi acuan utuh untuk menyejahterakan warga,” tegas politisi muda tersebut.
Salah satu poin hangat yang dibahas adalah polemik penerapan sekolah 6 hari yang berdampak pada eksistensi Madrasah Diniyah (Madin). Ali Wafa mencatat, meski bangunan Madin di Rembang sudah sangat baik, namun kebijakan sekolah formal saat ini mengancam angka kehadiran (absensi) santri.
Ia berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Provinsi agar merumuskan solusi kebijakan yang harmonis, sehingga peran strategis Guru Madin tidak tergerus oleh aturan formalitas sekolah.
Di sektor pertanian, Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi PPP, M. Lutfi Afifi, yang turut hadir, membawa kabar segar bagi petani. Ia mengonfirmasi telah mengajukan usulan pembangunan Lumbung Padi di wilayah Kasreman sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan lokal.
Sejalan dengan hal itu, forum ini mengajak generasi muda Rembang untuk tidak menjadi penonton. Melalui tema “Peran Pemuda dalam Mengawal Program Ketahanan Pangan”, pemuda diharapkan aktif mengawasi setiap regulasi daerah demi masa depan ekonomi Jawa Tengah yang lebih stabil.
