Foto: Kondisi jalan maguan-meteseh yang alami kerusakan cukup lama tidak tersentuh pembangunan.(Lp3tv/Admin).
REMBANG, Lp3tv.Com – Pemerataan pembangunan di wilayah Desa Maguan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski sejumlah fasilitas estetika mulai bermunculan, kondisi infrastruktur jalan penghubung yang rusak parah memicu gelombang protes dan pertanyaan berulang dari warga setempat.
Ketimpangan prioritas pembangunan ini dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, terutama bagi mereka yang setiap hari bergantung pada akses jalan antar-desa.
Pertanyaan Berulang di Warung Kopi
Keluhan ini bukanlah hal baru.
Sejak tahun 2025, isu kerusakan jalan telah menjadi “menu wajib” dalam diskusi warga di warung-warung kopi. Salah satunya datang dari S, warga RT 03 Desa Maguan.
Ia kerap melontarkan pertanyaan yang sama kepada perwakilan lembaga pemantau anggaran APBD dan APBN Jawa Tengah yang kebetulan berada di lokasi.
“Jalan penghubung Maguan-Meteseh itu dibangun kapan, Mas?” tanya S dengan nada penuh harap sekaligus jenuh karena janji yang tak kunjung terealisasi.
Bagi S dan warga lainnya, jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian dan akses utama pendidikan. Kondisi jalan yang dibiarkan rusak dalam waktu lama menimbulkan kesan adanya pembiaran dari pihak pemerintah desa maupun daerah.
Menanggapi keresahan tersebut, tim media sebelumnya telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Desa (Kades) Maguan pada tahun 2025 lalu.
Saat itu, pihak Kades memberikan angin segar dengan menyatakan bahwa pembangunan jalan penghubung tersebut sudah masuk dalam agenda rapat.
“Sudah dirapatkan dan disetujui pembangunan untuk tahun 2026 ini,” klaim Kades Maguan dalam keterangannya tahun lalu.
Namun, memasuki bulan Februari 2026, realisasi yang dijanjikan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda dimulai. Ketidakpastian ini justru memicu kecurigaan baru di tengah masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran desa.
Sentimen negatif juga datang dari warga RT 04, berinisial R. Ia merasa wilayahnya seperti dianaktirikan dalam peta pembangunan desa. R mengkritik keras kebijakan pemerintah desa yang justru lebih memprioritaskan pembangunan taman desa dan jogging track dibandingkan perbaikan jalan rusak.
“Seharusnya jalan itu diselesaikan dulu baru pembangunan fasilitas lainnya yang fungsinya saya anggap kurang penting dibanding jalan untuk transportasi setiap hari,” ujar R dengan nada kecewa.
Menurut R, ada ironi besar yang terjadi di Desa Maguan. Ia menilai pemerintah desa hanya fokus pada “wajah” luar desa agar terlihat cantik secara visual, namun mengabaikan keselamatan dan kenyamanan warga yang melintasi jalan rusak.
“Apa tidak malu, wajah desa kelihatan bagus tapi setelah masuk ke dalam, jalannya bobrok?” cetus R.
Guna memastikan kepastian jadwal pengerjaan jalan tersebut, tim media kembali mencoba menghubungi Kepala Desa Maguan pada tanggal 3 Februari 2026. Media bermaksud mempertanyakan tindak lanjut dari keputusan rapat tahun 2025 yang menjanjikan pembangunan di tahun 2026 ini.
Namun sayang, hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa Maguan belum memberikan respons atau jawaban resmi terkait keluhan warga yang terus bergulir. Bungkamnya pihak otoritas desa semakin memperpanjang daftar ketidakpuasan warga yang menanti keadilan pembangunan.
Masyarakat kini hanya bisa menunggu, apakah janji pembangunan di tahun 2026 ini akan terwujud, ataukah warga Desa Maguan tetap harus berjibaku dengan debu dan lubang jalan di tengah kemegahan taman desa yang baru dibangun.
