Foto:Pemerintah Kabupaten Rembang secara resmi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rembang (Lp3tv.doc.Pemkab).
REMBANG, Lp3tv.Com – Pemerintah Kabupaten Rembang secara resmi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rembang pada Kamis (29/1/2026) ini menempatkan penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama.
Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan instrumen krusial untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, masukan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menyempurnakan rancangan pembangunan tersebut.
Penyusunan RKPD kali ini berpedoman pada Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Rembang 2025–2029. Adapun tema yang diusung adalah:
“Pengembangan Perekonomian Daerah, termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata, didukung SDM Produktif, Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, serta Infrastruktur yang Mantap.”
Dalam pidatonya, Bupati Harno memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan diambil pemerintah, di antaranya:
Sektor Pariwisata: Pengembangan wisata pesisir, religi, dan budaya berbasis masyarakat.
Ekonomi Kreatif: Penguatan promosi berbasis digital.
Pemberdayaan Ekonomi: Penguatan UMKM dan koperasi berbasis ekonomi syariah serta pengembangan rantai nilai halal (halal value chain).
Menyikapi tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Bupati menginstruksikan jajarannya untuk lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan ekonomi syariah harus menjadi motor penggerak baru perekonomian Kabupaten Rembang agar kita tetap tumbuh meski di tengah tantangan fiskal,” tegas Bupati Harno.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Rembang, Lilis Indarsari, menjelaskan bahwa forum ini melibatkan sedikitnya 150 peserta dari berbagai unsur, mulai dari akademisi, organisasi profesi, asosiasi dunia usaha, hingga perwakilan BUMN dan BUMD.
Untuk menjaga transparansi, kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemkab Rembang dan Bappeda Rembang agar masyarakat luas dapat memantau jalannya diskusi.
“Kami mengharapkan masukan yang visioner dan aplikatif agar RKPD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mampu mendorong Rembang menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, serta berdaya saing,” tutup Lilis.
Seluruh masukan substantif dari forum ini akan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan sebagai komitmen bersama dalam pembangunan Kabupaten Rembang di masa depan.
