Foto: Ilustrasi Kartu BPJS Nonaktif Mendadak (LP3TV.Com/Istimewa)
REMBANG, LP3TV. Com – Akses layanan kesehatan bagi keluarga rentan di Kabupaten Rembang kembali menghadapi kendala serius setelah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan milik satu keluarga miskin tiba-tiba dinyatakan nonaktif.
Kejadian ini terungkap ketika keluarga tersebut membutuhkan pengobatan mendesak.
Insiden ini dialami oleh Eka Yatmiati, seorang warga Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, saat membawa putranya yang menderita demam tinggi ke Puskesmas Kaliori.
Ika Sukamti mengungkapkan kekecewaannya setelah petugas Puskesmas mengonfirmasi bahwa kartu BPJS Kesehatan sang anak sudah tidak aktif.
Yang lebih mengkhawatirkan, pengecekan lebih lanjut menunjukkan bahwa status kepesertaan seluruh anggota keluarganya—termasuk suami, anak, dan dirinya sendiri—semuanya telah dinonaktifkan.
“Ketika kubawa ke Puskesmas, BPJS tiba-tiba tidak aktif. Tidak hanya BPJS anakku, tapi juga punya suamiku serta punyaku,” jelas Eka.
Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi seperti Ika, BPJS Kesehatan merupakan satu-satunya jaring pengaman finansial untuk menjamin mereka tetap dapat mengakses pengobatan tanpa terjerat utang.
Meskipun biaya pengobatan di tingkat Puskesmas masih dinilai terjangkau bagi kelompok miskin, kekhawatiran terbesar keluarga ini adalah jika kondisi kesehatan anggota keluarga memburuk dan memerlukan rujukan ke rumah sakit.
“Kalau di Puskesmas, keluarga kurang mampu seperti kami masih terjangkau untuk bayar. Yang kami khawatirkan jika ada rujukan ke rumah sakit, itu yang kami khawatirkan,” ungkap Eka.
Tanpa kartu BPJS Kesehatan yang aktif, biaya rawat inap, tindakan medis, atau obat-obatan di rumah sakit dapat melonjak drastis, berpotensi menjerumuskan keluarga tersebut ke dalam kesulitan finansial yang lebih parah.
Menyadari vitalnya jaminan kesehatan ini, Eka Yatmiati dan suaminya berencana segera mengambil langkah proaktif untuk mengurus masalah tersebut.
Mereka akan berkoordinasi dengan pihak terkait, mulai dari perangkat desa hingga Dinas Sosial, untuk mengajukan proses pengaktifan kembali kartu BPJS Kesehatan mereka.
“Rencana kami mau mengajukan pengaktifan kembali. Keluarga seperti kami, BPJS sangat dibutuhkan,” tutup Eka, berharap agar hak jaminan kesehatan mereka dapat segera dipulihkan.
Kasus yang menimpa Eka Yatmiati ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dan instansi terkait, terutama Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Cabang setempat.
Nonaktifnya kartu BPJS bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak hanya sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Diharapkan, pihak terkait dapat mengambil langkah cepat dan proaktif untuk memverifikasi ulang data kepesertaan keluarga Eka Yatmiati dan segera mengaktifkan kembali kartu mereka, mengingat risiko kesehatan yang mengancam jika terjadi sakit parah.
Kartu BPJS Nonaktif Mendadak, Keluarga Miskin di Rembang Terancam Akses Kesehatan
